Pasca dicabutnya Izin Investasi Miras, Legakah Ummat Islam ?

0
73 views

Oleh Galuh Andi Luxmana*

Presiden RI, Joko Widodo telah mencabut izin investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Pencabutan ini disampaikan Presiden pada Selasa (2/3) lalu. Sebelumnya izin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Yang sebelumnya telah menandatangani pelegalan investasi Minuman beralkohol yang tertuang dalam perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal ditanggal 2 Februari 2021 kemarin.

Sebelum Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut, gelombang penolakan dari masyarakat Islam  dan Ormas Islam berdatangan lewat berbagai media yang ada.

Penolakan ini bukan tanpa alasan, pasalnya minuman beralkohol di haramkan dalam agama karena dampaknya yang berbahaya untuk akal dan tubuh manusia. Dalam surat Al Baqoroh ayat 219 Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” dan juga di sebutkan dalam surat Al Ma’idah ayat 90 : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termauk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam kasus yang pernah dikumpulkan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) atas kematian yang di akibatkan oleh miras telah menyentuh angka 840 jiwa yang di kumpulkan dari tahun 2008-2018 di Indonesia. sedangkan dalam penelitian lain rata-rata korban tewas per tahun sebanyak 84 jiwa dan total populasi 255.443.833 orang, maka didapatkan perbandingan 1 per 3.100.000.

BACA JUGA :  MEMAKNAI MAULID, MENTAULADANI NABI

Alasan dari penandatanganan perpres ini adalah investasi. Anwar Abbas dan M Cholil Nafis selaku ketua MUI berpandangan bahwa kebijakan ini jelas tidak dibenarkan selain akan memberi dampak kerusakan bagi rakyat juga kebijakan ini terlihat mengeksploitasi bangsa. Kata keduanya

Jika kita menarik UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, berbudaya serta negara yang menjunjung nilai atau norma kemasyarakatan atau kebersamaan. dengan banyaknya kasus akibat dari miras jelas ini bertolak belakang dengan semangat Pancasila.

Meskipun dalam perpres tersebut wilayah pelegalan miras baru di legalkan di 4 provinsi dan dengan syarat-syarat tertentu hal ini masih menjadi hal yang sangat di khawatirkan oleh kebanyakan orang. Tidak di legalkan saja sudah banyak yang lolos apa lagi jika dilegalkan. Tambah M Cholil Nafis

Dampak dari miras tidak hanya kematian bedasarkan kejadian di manado menyatakan bahwa 70% kasus kriminalitas di manado diakibatkan oleh miras begitu juga di maumere sebesar 75% Kriminalitas diakibatkan oleh Miras dan mengerikannya penikmat miras tersebut rata-rata adalah anak muda.

Galuh Andi Luxmana Selaku Ketua Bidang Dakwah PCPM Weleri sangat menghawatirkan dengan turunan UU Omnibus Law ini. pemerintah perlu mempertimbangkan kembali dampak buruk akibat miras. karena kita hidup di era yang semakin terbuka dimana kesempatan generasi muda yang tidak dapat di bendung untuk juga terdampak akibat miras ini.

Saya khawatir jika kemudian pelegalan ini menjadi pintu pelegalan ditempat lain, kan kita tau sendiri kalau orang indonesia kreatif mengolah hukum. Mau jadi bangsa apa kita kalau kemudian anak-anak muda yang harusnya mempersiapkan kemajuan negara namun teler di pinggir-pinggir jalan, di kos-kosan, karena Minuman sudah legal diperjual belikan jadi gg ada yg bisa melarang, tambahnya.

BACA JUGA :  Puasa dari Perspektif Kesehatan